TATA KERJA, KODE ETIK (ETIKA), DAN TATA KELOLA ORAGANISASI MEDIA MASSA.

TATA KERJA

Tata kerja: merupakan sesuatu metode yang ditempuh untuk mengendalikan suatu pekerjaan supaya terlaksana.

Dalam jurnalistik pun terdapat tata kerjanya. Media massa mencerna data lewat proses kerja jurnalistik. Dan ini berlaku untuk seluruh organisasi yang bergerak di bidang penerbitan pers, tanpa terkecuali. Tahapan- tahapan proses kerja jurnalistik yang berlaku dalam media cetak merupakan sebagai berikut: 

1. Rapat Redaksi, yaitu rapat untuk menentukan tema-tema yang akan ditulis dalam penerbitan edisi mendatang. Dalam rapat ini dibahas juga mengenai pembagian tugas reportase.

2. Reportase. Setelah rapat redaksi selesai, para wartawan yang telah ditunjuk harus “turun ke lapangan” untuk mencari data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan tema tulisan yang telah ditetapkan. Pihak yang menjadi objek reportase disebut nara sumber. Nara sumber ini bisa berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, alam, ataupun benda-benda mati. Jika nara sumbernya manusia, maka reportase tersebut bernama wawancara.

3. Penulisan Berita. Setelah melakukan reportase, wartawan media cetak akan melakukan proses jurnalistik berikutnya, yaitu menulis berita. Di sini, wartawan dituntut untuk mematuhi asas 5 W + 1 H yang bertujuan untuk memenuhi kelengkapan berita. Asas ini terdiri dari WHAT (apa yang terjadi), WHO (siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut), WHY (mengapa terjadi), WHEN (kapan terjadinya), WHERE (di mana terjadinya), dan HOW (bagaimana cara terjadinya.

4. Editing, yaitu proses penyuntingan naskah yang bertujuan untuk menyempurnakan penulisan naskah. Penyempurnaan ini dapat menyangkut ejaan, gaya bahasa, kelengkapan data, efektivitas kalimat, dan sebagainya.

5. Setting dan Layout. Setting merupakan proses pengetikan naskah yang menyangkut pemilihan jenis dan ukuran huruf. Sedangkan layout merupakan penanganan tata letak dan penampilan fisik penerbitan secara umum. Setting dan layout merupakan tahap akhir dari proses kerja jurnalistik. Setelah proses ini selesai, naskah dibawa ke percetakan untuk dicetak sesuai oplah yang ditetapkan.

KODE ETIK (ETIKA).

kode etik  adalah suatu aturan yang tertulis, secara sistematik dengan sengaja di buat, berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada serta ketika dibutuhkan bisa di fungsikan sebagai alat yang dapat digunakan menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada.

Kode Etik Jurnalistik.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

TATA KELOLA ORGANISASI MEDIA MASSA.

Tata kelola organisasi adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan (slake/wider) terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tata kelola organisasi mempunyai lima prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

>Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses dan pengungkapan informasi, kinerja organisasi secara akurat

>Independensi yaitu kebebasan melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa tekanan pihak lain

>Keadilan yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap para stakeholders

>Akuntabilitas yaitu pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang didasari itikad baik

>Tanggung Jawab yaitu pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai peraturan dan etika usaha yang berlaku

Sistem suatu media terkait dengan logika politik-ekonomi dalam suatu negara, seperti jika di US media massa beroperasi sebagai perusahaan bebas (free enterprise) sedangkan di media massa di China dikelola oleh pemerintah. Namun, beberapa negara ada yang menggabungkan sistem medianya antara swasta dan publik, yang pengaturannya tergantung pada prinsip kebijakan media nasional menurut tingkat integrasinya. Terkadang, ada sebuah kementrian komunikasi atau badan pengawas komunikasi yang memiliki tanggung jawab yang berbeda untuk masing-masing media yang berbeda, apakah itu media massa swasta atau publik. Media juga diperlakukan sebagai sistem yang koheren baik oleh audiens atau bagi para pengiklan.

Didalam sistem media, terdapat beberapa tipe media massa berdasarkan teknologi perantaranya, hasil dari pengelompokan tipe media massa ini disebut sektor media, dan sektor media ini dibuat untuk tujuan pengawasan kebijakan atau untuk tujuan analisa ekonomi:

-      Cetak (buku,koran, majalah)

-      Televisi

-      Radio

-      Rekaman musik

-      Internet

-      Telekomunikasi,dll.

Ada beberapa faktor yang membuat diferensiasi (pembedaan) ataupun integrasi (penyatuan) sektor tersebut khususnya melalui sistem distribusi; apakah akan didistribusikan secara terpisah atau bersama. Berbeda alat distribusi seringkali berbeda juga organisasi dan perusahaannya.